Lawatan intens sejumlah pejabat teras beberapa negara Barat pendukung pembrontak ke Libya baru-baru ini memicu pertanyaan besar tentang motif di balik kunjungan mereka di negara kaya minyak ini.
Perdana Menteri (PM) Inggris, David Cameron, menyatakan, sejumlah negara Barat yang membantu pemberontak (Pemerintahan Transisi Nasional Libya) menggulingkan rezim Gaddafi berkewajiban mewujudkan tuntutan rakyat membentuk negara demokratis di Libya.
Selain Cameron, Presiden Perancis, Nicolas Sarkozy mengklaim tujuan besar NATO di Libya saat ini adalah menjamin keamanan dan stabilitas Libya pasca tergulingnya Gaddafi.
Alasan klise seperti ini juga dikemukakan para pemimpin Barat ketika mereka menginvasi, kemudian menjarah kekayaan alam Afghanistan dan Irak. Pasukan NATO yang dipimpin AS menguasai Afgahanistan dengan memanfaatkan alasan yang sama.
Tapi faktanya, setelah 10 tahun bercokol di Afghanistan, alih-alih mampu menjaga keamanan negara yang porak-poranda akibat perang, AS dan negara-negara Barat justru meningkatkan instabilitas Afghanistan sambil menjarah kekayaan alamnya.
Demikian juga yang dilakukan AS dan Inggris di Irak. Bahkan, setelah ditandatanganinya kesepakatan keamanan Baghdad Washington (SOFA), Washington masih saja berambisi untuk terus menempatkan tentaranya di negara yang memiliki cadangan minyak terbesar kedua di dunia ini.
Skenario yang sama terulang di Libya. Sekjen NATO, Anders Fogh Rasmussen mengklaim bahwa Pakta Pertahanan Atlantik Utara berupaya membantu rakyat Libya membangun negara baru yang demokratis pasca tergulingnya rezim Gaddafi.
Janji serupa juga dikemukakan NATO pada rakyat Afghanistan dan Irak, tapi realitanya negara Barat justru memicu kerusakan bagi kedua negara Muslim itu.
Tak heran, jika para analis dunia menilai, statemen terbaru pejabat teras Inggris dan Perancis tentang peran NATO di Libya sebagai kebohongan baru untuk menjustifikasi imperialisme gaya baru oleh Barat atas Libya.
Selain Cameron dan Sarkozy, sejumlah pejabat politik negara Barat lainnya juga berduyun-duyun mengunjungi Tripoli. Padahal, di dalam negeri mereka sendiri, negara-negara adidaya itu sedang limbung dan terhuyun-huyun dilumat krisis ekonomi.
Karenanya, sejumlah analis menilai, AS, Inggris, Prancis, dan sejumlah negara Barat lainnya melirik emas hitam (minyak bumi dan sejumlah mineral lainnya) yang melimpah ruah di Libya sebagai jalan untuk menyelamatkan diri mereka.
Rupanya, keserakahan mereka selama ini belum cukup terpenuhi hanya dengan menguasai ladang-ladang minyak dan mineral lainnya di Afghanistan dan Irak. Rupanya, ladang-ladang minyak di kedua negeri Muslim itu belum cukup untuk mengatasi kebobrokan sistem ekonomi ribawi yang mereka praktikkan.
Inilah perampokan di era modern yang seakan-akan legal atas nama demokrasi. Padahal, ini sejatinya adalah realisasi dari program Timur Tengah Baru (New Middle East). Program ini diluncurkan untuk menggganti peogram lama yang bernama “Timur Tengah Raya.”
Program yang berisi ambisi Barat untuk menata kawasan Tmur Tengah sesuai kepentingan AS dan Barat ini diproklamasikan oleh Menteri Luar Negeri AS Condoleezza Rice dan Perdana Menteri Israel Ehud Olmert. Peluncurannya, bertepatan dengan peresmian Terminal Minyak Baku–Tbilisi–Ceyhan (BTC) di Laut Mediterania Timur Juni 2006.
Istilah Timur Tengah Baru (New Middle East) ini kembali dikenalkan ke seluruh dunia oleh Rice dalam jumpa pers di Tel Aviv, Israel, juga pada Juni 2006. Jadi, tergulingnya Gaddafi hanya alasan yang dicarii Barat untuk mengeruk emas hitam yang melimpah di negara Afrika Utara ini. Sungguh ironis, mereka mengejar kemakmuran dengan cara menghancurkan negara lain.
Perdana Menteri (PM) Inggris, David Cameron, menyatakan, sejumlah negara Barat yang membantu pemberontak (Pemerintahan Transisi Nasional Libya) menggulingkan rezim Gaddafi berkewajiban mewujudkan tuntutan rakyat membentuk negara demokratis di Libya.
Selain Cameron, Presiden Perancis, Nicolas Sarkozy mengklaim tujuan besar NATO di Libya saat ini adalah menjamin keamanan dan stabilitas Libya pasca tergulingnya Gaddafi.
Alasan klise seperti ini juga dikemukakan para pemimpin Barat ketika mereka menginvasi, kemudian menjarah kekayaan alam Afghanistan dan Irak. Pasukan NATO yang dipimpin AS menguasai Afgahanistan dengan memanfaatkan alasan yang sama.
Tapi faktanya, setelah 10 tahun bercokol di Afghanistan, alih-alih mampu menjaga keamanan negara yang porak-poranda akibat perang, AS dan negara-negara Barat justru meningkatkan instabilitas Afghanistan sambil menjarah kekayaan alamnya.
Demikian juga yang dilakukan AS dan Inggris di Irak. Bahkan, setelah ditandatanganinya kesepakatan keamanan Baghdad Washington (SOFA), Washington masih saja berambisi untuk terus menempatkan tentaranya di negara yang memiliki cadangan minyak terbesar kedua di dunia ini.
Skenario yang sama terulang di Libya. Sekjen NATO, Anders Fogh Rasmussen mengklaim bahwa Pakta Pertahanan Atlantik Utara berupaya membantu rakyat Libya membangun negara baru yang demokratis pasca tergulingnya rezim Gaddafi.
Janji serupa juga dikemukakan NATO pada rakyat Afghanistan dan Irak, tapi realitanya negara Barat justru memicu kerusakan bagi kedua negara Muslim itu.
Tak heran, jika para analis dunia menilai, statemen terbaru pejabat teras Inggris dan Perancis tentang peran NATO di Libya sebagai kebohongan baru untuk menjustifikasi imperialisme gaya baru oleh Barat atas Libya.
Selain Cameron dan Sarkozy, sejumlah pejabat politik negara Barat lainnya juga berduyun-duyun mengunjungi Tripoli. Padahal, di dalam negeri mereka sendiri, negara-negara adidaya itu sedang limbung dan terhuyun-huyun dilumat krisis ekonomi.
Karenanya, sejumlah analis menilai, AS, Inggris, Prancis, dan sejumlah negara Barat lainnya melirik emas hitam (minyak bumi dan sejumlah mineral lainnya) yang melimpah ruah di Libya sebagai jalan untuk menyelamatkan diri mereka.
Rupanya, keserakahan mereka selama ini belum cukup terpenuhi hanya dengan menguasai ladang-ladang minyak dan mineral lainnya di Afghanistan dan Irak. Rupanya, ladang-ladang minyak di kedua negeri Muslim itu belum cukup untuk mengatasi kebobrokan sistem ekonomi ribawi yang mereka praktikkan.
Inilah perampokan di era modern yang seakan-akan legal atas nama demokrasi. Padahal, ini sejatinya adalah realisasi dari program Timur Tengah Baru (New Middle East). Program ini diluncurkan untuk menggganti peogram lama yang bernama “Timur Tengah Raya.”
Program yang berisi ambisi Barat untuk menata kawasan Tmur Tengah sesuai kepentingan AS dan Barat ini diproklamasikan oleh Menteri Luar Negeri AS Condoleezza Rice dan Perdana Menteri Israel Ehud Olmert. Peluncurannya, bertepatan dengan peresmian Terminal Minyak Baku–Tbilisi–Ceyhan (BTC) di Laut Mediterania Timur Juni 2006.
Istilah Timur Tengah Baru (New Middle East) ini kembali dikenalkan ke seluruh dunia oleh Rice dalam jumpa pers di Tel Aviv, Israel, juga pada Juni 2006. Jadi, tergulingnya Gaddafi hanya alasan yang dicarii Barat untuk mengeruk emas hitam yang melimpah di negara Afrika Utara ini. Sungguh ironis, mereka mengejar kemakmuran dengan cara menghancurkan negara lain.
Sumber : Sabili.co.id
