Sandiwara konferensi pers Presiden

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengadakan tanya jawab dengan para wartawan yang sehari-hari meliput di kompleks Istana Kepresidenan RI. Tanya jawab yang berlangsung sekitar 90 menit itu terdiri dari 16 pertanyaan dan dijawab langsung oleh Presiden di Istana Negara Jakarta, Senin (13/2/2012), malam.

Tanya jawab antara wartawan dengan Presiden ini terlaksana setelah pekan lalu rencananya akan diselenggarakan namun ditunda hingga akhirnya berlangsung semalam, menjelang perayaan Hari Valentine 14 Februari 2012. Namun, sebelum tanya jawab berlangsung jauh-jauh hari staf Presiden meminta para wartawan menyiapkan daftar materi pertanyaan apa saja yang akan ditanyakan kepada Presiden.

Para wartawan pun berlomba-lomba mendaftarkan pertanyaan yang akan diajukan. Awalnya cara staf Presiden, melalui jasa seorang wartawan, meminta lebih dahulu daftar pertanyaan kepada wartawan di Istana sempat memicu polemik di kalangan wartawan. Akan ada kesan pertanyaan yang akan diajukan kepada Presiden hendak diatur-atur.

Sebab tentu bukan jawaban surprise dan spontanitas yang akan keluar dari Presiden jika pertanyaannya dibocorkan lebih dahulu. Seorang wartawan media nasional, sempat menganggap aneh metode tanya jawab wartawan dengan Presiden.

Akhirnya, para wartawan pun mengalah dan bersedia mendaftarkan pertanyaan kepada staf Presiden untuk selanjutnya disiapkan jawabannya untuk dijawab langsung oleh Presiden.

Dalam tanya jawab semalam, Presiden pun dengan tangkas menjawab semua pertanyaan wartawan apalagi Presiden sudah tahu semua yang akan ditanyakan para wartawan.

Psikolog Politik, Hamdi Muluk, dalam sebuah dialog di televisi swasta nasional semalam menyebut tanya jawab antara Presiden dengan wartawan mirip dengan cara tanya jawab yang dilakukan Presiden Soeharto dengan para petani pada zaman Orde Baru.

Sumber : tribunnews.com

Pembina Demokrat Bahas 4 Nama Pengganti Anas

Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Adjeng Ratna Suminar, mengakui ada rapat yang membahas empat nama calon pengganti Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Rapat digelar di Kemayoran, Jakarta Pusat, pada 23 Januari 2012, dipimpin Wakil Ketua Dewan Pembina, Marzuki Alie.

"Ada, antara tiga dan empat nama. Ada dari internal, ada juga dari eksternal," kata Adjeng Ratna Suminar usai mengikuti rapat di Komisi I DPR, Jakarta, Senin 30 Januari 2012.

Menurut Adjeng, rapat digelar bersamaan dengan hari Raya Imlek. Rapat bukan digelar di Kantor Dewan Pimpinan Pusat Demokrat di Kramat Raya, Salemba, melainkan di Kemayoran, Jakarta Pusat.

Lalu, siapa yang memimpin rapat?

"Wakil Ketua Dewan Pembina," kata Adjeng yang juga anggota Komisi I DPR ini.

Yang dimaksud Marzuki Alie?

"Iya," dia menegaskan.

Usai rapat di Kemayoran, kata Adjeng, keesokan harinya Dewan Pembina bertemu dengan Ketua Dewan Pembina Susilo Bambang Yudhoyono. Pertemuan digelar di Cikeas. "Kami rapat dulu, baru lapor kepada Beliau (SBY)," ujar Adjeng.

Adjeng menegaskan peserta rapat Dewan Pembina Partai Demokrat di Kemayoran dihadiri sekitar 20 orang. Menurut dia, pembahasan soal Anas Urbaningrum di rapat Dewan Pembina merupakan hal yang wajar.

"Suatu hal yang wajar, di mana ketua partai kami ada indikasi masalah. Suatu hal yang wajar kalau itu dibicarakan. Tapi pergantian itu tidak bisa begitu saja. Kalau memang dia sudah terlibat, jelas dampaknya kepada partai kami akan lain," Adjeng menjelaskan.

Sebelumnya, Marzuki Alie membantah ada rapat Dewan Pembina di Cikeas yang membahas posisi Anas Urbaningrum. Rapat di Cikeas, menurut Marzuki kepada wartawan, hanyalah rapat rutin biasa.

Sumber : vivanews.com

Wa Ode Seruangan dengan 30 Tahanan

Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat, Wa Ode Nurhayati, mengaku tidak mendapatkan perlakuan khusus selama berada di tahanan. Wa Ode yang menjadi tersangka kasus dugaan suap terkait pengalokasian dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) ditahan di Rumah Tahanan Pondok Bambu, Jakarta Timur, sejak Kamis (26/1/2012). Ia berada satu ruangan bersama 30-an narapidana lainnya.

"Penahanan berbarengan, ada tiga puluhan orang, tidak diperlakukan khusus," kata kuasa hukum Nurhayati, Wa Ode Nur Zaenab, yang dihubungi wartawan, Jumat (27/1/2012).

Nur Zaenab mengungkapkan, selama berada dalam tahanan, Wa Ode yang juga adik kandungnya itu mampu berbaur dengan tahanan lain tanpa merasa eksklusif.

"Beliau tidak merasa butuh diperlakukan khusus karena komunikasi dengan masyarakat biasa, tidak merasa eksklusif," ujarnya.

Wa Ode juga dalam kondisi sehat dan mencoba ikhlas menjalani masa tahanannya ini. "Beliau mencoba ikhlas, tahu itu risiko yang harus dihadapi sejak awal, itu risiko perjuangan, tidak merasa kecil hati," kata Nur Zaenab.

Namun, ia mengatakan, Wa Ode mengeluhkan tempat ibadah di rutan yang dianggapnya tidak kondusif.

"Karena sempit, untuk shalat agak kesulitan, butuh ketenangan," kata Nur Zaenab.

Wa Ode menjadi tersangka atas dugaan menerima pemberian berupa uang Rp 6 miliar terkait pengalokasian dana PPID di tiga kabupaten di Aceh, yaitu Pidie, Bener Meriah, dan Aceh Besar.

Pada Kamis malam, ia dibawa ke rutan dengan mobil tahanan dari Gedung KPK. Wa Ode menolak tanda tangani surat penahanannya ini. Menurut Nur Zaenab, penolakan itu dilakukan Wa Ode lantaran politikus Partai Amanat Nasional ini merasa tidak bersalah.

"KUHAP di Indonesia cuma ada satu, tidak bisa menetapkan seseorang melakukan penahanan, sementara hal yang dituduhkan ke tersangka tidak pernah ditanyakan. Mana alat buktinya? Paling tidak dikonfrontir," ucap Nur Zaenab.

Sumber : kompas.com

Beda antara Nazaruddin dengan Gayus Tambunan

Tim Partai Demokrat diprediksi akan mengalami kesulitan untuk membawa pulang Muhammad Nazaruddin. Upaya pemulangan bekas bendahara umum Demokrat itu tak akan semudah pemulangan Gayus Tambunan oleh tim Polri dan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum.

Demikian disampaikan pengamat politik dari Universitas Indonesia, Arbi Sanit saat berbincang dengan VIVAnews.com.

"Dalam kasus Nazaruddin, tim yang dikirim Demokrat itu tak bisa semudah polisi membawa Gayus Tambunan," kata Arbi Sanit, Sabtu 4 Juni 2011 malam.

Menurut dia, membawa pulang Gayus Tambunan ke Indonesia jauh lebih mudah dari pada membawa pulang Nazaruddin. Pasalnya, Gayus hanyalah pegawai biasa, bukan politisi seperti Nazaruddin. "Kasus Gayus itu kan kriminal biasa. Apalagi, dulu Gayus diiming-imingi akan mendapat keringanan jika mau bekerja sama dan pulang ke Indonesia," kata dia.

"Iming-iming itulah yang mempermudah tim Kepolisian dan Satgas membawa pulang Gayus saat itu."

Sedangkan, lanjut dia, posisi Nazaruddin saat ini sangat jauh berbeda. Nazaruddin, adalah seorang politisi yang tergolong pandai bernegosiasi.

Apalagi, tambah Arbi Sanit, Nazaruddin sudah merasa tidak memiliki kepentingan politik dengan Demokrat. "Orang ini (Nazaruddin) telah dipecat dari Bendahara Umum Demokrat. Secara politik tak berkepentingan dengan partai itu," kata dia.

Sehingga, lanjut dia, Nazaruddin tak akan peduli lagi dengan citra Demokrat akibat kasus suap pembangunan wisma atlet SEA Games di Jakabaring, Palembang ini. "Yang ada, dia bisa membongkar borok-borok Demokrat lainnya," kata Arbi Sanit.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Komunikasi, Andi Nurpati mengatakan partainya tetap optimis bisa membawa pulang bekas bendahara umumnya itu. Menurut dia, Nazarudin telah mengungkapkan kesediannya bertemu dengan tim yang dikirim Demokrat. "Beliau (Nazaruddin) bersedia bertemu, tapi belum bersedia kapan dan di mana bertemunya," kata Andi Nurpati.

Nama Nazaruddin dikait-kaitkan dengan suap pembangunan wisma atlet di Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menangani kasus itu megajukan pencegahan untuk Nazaruddin pada 24 Mei yang lalu. Namun, Nazaruddin terlebih dahulu meninggalkan Indonesia menuju Singapura beberapa jam sebelum surat cegah dikeluarkan.

Sumber : VivaNews.com